Namun Bisa Gunakan Kapal Sipil Bantu Operasi Laut 
Ilustrasi KRI TNI AL ☆
Pemangkasan dan penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak akan mengurangi kekuatan pasukan TNI AL dalam menjaga teritorial dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.
Bahkan untuk mengefisensikan anggaran, apabila alutsista dari Kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang dimiliki TNI AL belum mumpuni untuk melakukan operasional di laut, TNI AL bisa menggunakan kapal sipil untuk membantu proses operasi militer perang maupun bukan perang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi saat melakukan inisiasi serah terima jabatan Panglima Komando Armada Barat (Pangkoarmabar) dan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) di Dermaga Markas Kolinlamil Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (19/8).
"Dalam UU Pertahanan hal itu dimungkinkan, karena ada komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung. Kapal transportasi bisa dimodifikasi untuk transportasi prajurit, kapal tanker juga bisa digunakan untuk pembekalan logistik prajurit," ujar Ade Supandi, Jumat (19/8) pagi.
Pada masa damai, sejumlah kapal harus memiliki kecocokan dengan sistem yang dimiliki oleh TNI AL, seperti contoh pipa pembekalan ulang, posisi geladak suprastruktur untuk mempermudah pembakalan di laut.
"Penggunaan kapal milik swasta ini sudah cukup lama digunakan, misalnya dalam operasi Mandala, Operasi Sulawesi Utara, Operasi Padang pada saat itu digunakan menggunakan kapal-kapal dalam operasi militer," tambahnya.
Namun demikian untuk pelaksanaan penjagaan teritorial di kawasan perbatasan, Ade mengungkapkan pihaknya akan tetap memprioritaskan penggunaan KRI yang memang memiliki kemampuan khusus dalam melakukan pengamanan dan antisipasi terhadap kapal asing.
"Di laut perbatasan, kita tempatkan pengamanan laut dengan menempatkan Satgas Marinir dan pos-pos AL di daerah perbatasan. Untuk Satgas Marinir itu satu paket dengan Mabes TNI, kalau pos AL itu kami yang langsung adakan," kata Ade Supandi.
Armada Jaya IV 2016
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan pada bulan September 2016 mendatang, pihaknya akan melakukan kegiatan Armada Jaya 4 yang merupakan latihan puncak TNI AL.
"Dalam latihan ini nanti akan menggunakan sistem persenjataan, dan armada baru, pangkalan, marinir, kapal, pesawat, selain itu latihan ini juga akan menggunakan 35 kapal dan mengerahkan 7.000 pasukan," tambahnya.
Beberapa uji coba senjata baru strategis yang akan digunakan dalam latihan tersebut diantaranya Rudal C705, Torpedo SUT, kapal selam. Latihan tersebut akan dilakukan pada minggu kedua di Laut Jawa dengan daerah operasi amfibi di Balongan, Baluran, dan sekitar perairan Jawa Timur.
"Kita akan tetap optimalkan armada yang ada untuk melakukan pengamanan, selain itu sejumlah kapal yang sudah dalam proses pengadaan tidak akan sampai terganggu sehingga wilayah laut NKRI tetap terjaga," tandasnya.
Ilustrasi KRI TNI AL ☆Pemangkasan dan penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tidak akan mengurangi kekuatan pasukan TNI AL dalam menjaga teritorial dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.
Bahkan untuk mengefisensikan anggaran, apabila alutsista dari Kapal perang Republik Indonesia (KRI) yang dimiliki TNI AL belum mumpuni untuk melakukan operasional di laut, TNI AL bisa menggunakan kapal sipil untuk membantu proses operasi militer perang maupun bukan perang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Ade Supandi saat melakukan inisiasi serah terima jabatan Panglima Komando Armada Barat (Pangkoarmabar) dan Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) di Dermaga Markas Kolinlamil Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Jumat (19/8).
"Dalam UU Pertahanan hal itu dimungkinkan, karena ada komponen utama, komponen cadangan, maupun komponen pendukung. Kapal transportasi bisa dimodifikasi untuk transportasi prajurit, kapal tanker juga bisa digunakan untuk pembekalan logistik prajurit," ujar Ade Supandi, Jumat (19/8) pagi.
Pada masa damai, sejumlah kapal harus memiliki kecocokan dengan sistem yang dimiliki oleh TNI AL, seperti contoh pipa pembekalan ulang, posisi geladak suprastruktur untuk mempermudah pembakalan di laut.
"Penggunaan kapal milik swasta ini sudah cukup lama digunakan, misalnya dalam operasi Mandala, Operasi Sulawesi Utara, Operasi Padang pada saat itu digunakan menggunakan kapal-kapal dalam operasi militer," tambahnya.
Namun demikian untuk pelaksanaan penjagaan teritorial di kawasan perbatasan, Ade mengungkapkan pihaknya akan tetap memprioritaskan penggunaan KRI yang memang memiliki kemampuan khusus dalam melakukan pengamanan dan antisipasi terhadap kapal asing.
"Di laut perbatasan, kita tempatkan pengamanan laut dengan menempatkan Satgas Marinir dan pos-pos AL di daerah perbatasan. Untuk Satgas Marinir itu satu paket dengan Mabes TNI, kalau pos AL itu kami yang langsung adakan," kata Ade Supandi.
Armada Jaya IV 2016
Lebih lanjut, Ia mengungkapkan pada bulan September 2016 mendatang, pihaknya akan melakukan kegiatan Armada Jaya 4 yang merupakan latihan puncak TNI AL."Dalam latihan ini nanti akan menggunakan sistem persenjataan, dan armada baru, pangkalan, marinir, kapal, pesawat, selain itu latihan ini juga akan menggunakan 35 kapal dan mengerahkan 7.000 pasukan," tambahnya.
Beberapa uji coba senjata baru strategis yang akan digunakan dalam latihan tersebut diantaranya Rudal C705, Torpedo SUT, kapal selam. Latihan tersebut akan dilakukan pada minggu kedua di Laut Jawa dengan daerah operasi amfibi di Balongan, Baluran, dan sekitar perairan Jawa Timur.
"Kita akan tetap optimalkan armada yang ada untuk melakukan pengamanan, selain itu sejumlah kapal yang sudah dalam proses pengadaan tidak akan sampai terganggu sehingga wilayah laut NKRI tetap terjaga," tandasnya.
0 komentar
Posting Komentar